Back

Majunya suatu negara tidak hanya dilihat dari angka penganggurannya yang rendah sampai pendapatan perkapita tinggi, tetapi juga bisa dilihat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat.

Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan telah terbukti banyak memberikan berbagai fasilitas terbaik guna menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh masyarakatnya. Walaupun negaranya minim SDA tetapi mereka bisa memanfaatkan SDM-nya. Karena bagi mereka keberadaan peneliti di suatu negara sangat penting artinya karena mereka bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan negara.

Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM yang dilansir dari situs Tempo, tercatat 34 ribu jumlah hak paten terdaftar. Dari jumlah itu, 95 persen merupakan hak paten asing atau luar negeri. Hanya 5 persen yang merupakan hak paten dalam negeri. Padahal jumlah lembaga riset dan perguruan tinggi di Indonesia sangat banyak.

Fenomena ini masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Indonesia, karena masih banyak yang belum paham akan pentingnya hak paten. Paten sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Di zaman yang pesat akan persaingan, penting sekali bagi masyarakat terutama para peneliti Indonesia untuk memahami pentingnya hak paten agar setiap temuannya dapat dilindungi keberadaannya. Selain itu, inventor juga berhak mendapat royalty dari pihak lain yang menggunakan invensinya tersebut.

Nilai ekonomis paten lainnya yaitu kita bisa menjual produk-produk terapan hasil paten (temuan) kita ke luar negeri, karena Negara-negara besar seperti Amerika tidak mau menerima barang yang tidak mengandung paten.

Berkaca dari perusahaan teknologi besar seperti Apple dan Samsung, mereka tidak hanya sebagai produsen saja tetapi sebagai inventor. Hal inilah yang menambah nilai ekonomis mereka karena mereka mendapatkan keuntungan dari siapapun yang ingin menggunakan patennya.

UU Hak Paten

Hak Paten Indonesia saat ini diatur dalam UU No. 13 tahun 2016. UU paten ini merupakan UU terbaru yang menggantikan UU paten No. 14 Tahun 2001 karena banyaknya substansi yang perlu ditambahkan maupun diperbaiki.

Berdasarkan penuturan dari Kepala Bagian Hukum, Biro Hukum, Kerjasama dan Humas BPPT, substansi dalam UU No 13 tahun 2016 ini lebih dari 50 persen berubah. Dengan adanya UU paten yang baru ini juga bertujuan agar para peneliti semakin memahami tata cara pengajuan paten dan membuat invensi akan semakin bertambah. UU paten ini juga sudah menyesuaikan dengan ketentuan peraturan internasional.

Seperti diketahui bahwa paten sangat berkorelasi dengan ketersediaan banyak lapangan kerja. Negara yang menghasilkan banyak paten akan memberikan kesempatan kerja yang luas bagi penduduknya, karena salah satu syarat sebuah paten adalah dapat diterapkan dalam industri.

Perbedaan UU Paten Lama dan Baru

UU paten diperbaharui atau diganti untuk memperbaiki Undang-Undang sebelumnya, membenarkan yang kurang benar dan menambahkan yang belum ada. Selain itu juga untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Walaupun dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, pelaksanaan Paten telah berjalan, namun terdapat substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional dan belum diatur sesuai dengan standar dalam Persetujuan Tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) selanjutnya disebut persetujuan TRIPs, sehingga perlu melakukan penggantian.

Pendekatan revisi Undang-Undang Paten yang tertulis dalam UU Paten No. 13 tahun 2016 berbunyi:

  • Optimalisasi kehadiran negara dalam pelayanan terbaik pemerintah di bidang Kekayaan Intelektual.
  • Keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip internasional.
  • Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan mendorong Invensi nasional di bidang teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi.
  • Membangun landasan paten nasional melalui pendekatan sistemik realisme hukum pragmatis.

Berikut ini beberapa perbedaan antara UU Paten No. 13 tahun 2016 dan UU No. 14 Tahun 2001:

Inventor

Pada UU lama Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Sedangkan dalam UU Baru Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

Penafsiran pada UU lama, inventor hanya berlaku untuk perorangan atau beberapa saja, sedangkan pada UU baru inventor ditafsirkan secara meluas bahwa inventor terdiri dari perseorangan, beberapa orang, badan hukum maupun beberapa badan hukum.

Lingkup Perlindungan Paten

Pada UU yang baru, perlindungan paten meliputi paten dan paten sederhana yang dijabarkan secara luas, sedangkan pada UU lama paten sederhana tidak. UU baru ini juga memperluas objek perlindungan paten sederhana, yaitu termasuk untuk proses atau metode yang baru atau pengembangannya (semula hanya untuk produk baru).

Permohonan Paten

Pada UU lama permohonan paten hanya dapat diajukan secara tertulis, sedangkan pada UU baru permohonan dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik. Permohonan secara elektronik ini bisa memudahkan pemohon yang jaraknya jauh karena kondisi geografis indonesia sebagai negara kepulauan. Sistem e-filling ini juga membuat biaya yang dikeluarkan menjadi lebih murah.

Sistem paten akan memperkaya pengetahuan masyarakat dan melahirkan penemu-penemu baru dan akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun Indonesia memiliki undang-undang terkait hak paten, sepertinya sosialisasi yang dilakukan kurang efektif karena masih minimnya penemu yang mendaftarkan penemuannya sehingga mereka tidak mendapatkan hak eksklusifnya.

Hal inilah yang menyebabkan rendahnya pemahaman akan pentingnya HKI, khususnya paten di kalangan masyarakat. Dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, jumlah hak paten Indonesia yang didaftarkan masih di bawah Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Banyak juga yang mengira untuk mendapatkan hak paten itu berbelit-belit, memakan waktu lama serta biaya yang besar. Padahal tidak sepenuhnya seperti itu jika mereka memahami mengetahui segala hal tentang paten beserta undang-undang yang mengaturnya. Proses pengajuan paten juga tentunya semakin mudah dengan adanya jasa Konsultan Kekayaan Intelektual yang bisa membantu mendaftarkan paten baik perorangan, kelompok, maupun badan hukum.

Invensi apapun yang dihasilkan dari cipta karsa penemunya sudah sewajarnya mendapat perlindungan sebagai penghargaan atas usaha, waktu, dan kontribusinya terhadap negara.

Banyak sekali perguruan tinggi Indonesia yang menghasilkan beragam temuan, mulai di bidang otomotif, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mencetak inventor-inventor baru.

Pemahaman akan pentingnya hak paten juga perlu mereka pahami agar invensi mereka tidak hanya menjadi koleksi kampus tetapi bisa diterapkan dalam dunia industri.

Demikianlah ulasan mengenai Undang-Undang Hak Paten, semoga menambah wawasan Anda, dan selamat berinovasi!

Post a Comment